Koreri.com, Manokwari – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2022 yang masih belasan persen, padahal sudah masuk akhir semester satu, butuh kerja nyata dan bukan sekedar berteori.
Pasalnya, serapan APBD Provinsi Papua Barat setiap tahun terlambat dan rendah sehingga membutuhkan kerja nyata Penjabat Gubernur Papua Barat, salah satu tugas khusus dari Presiden tentang penyerapan anggaran.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat H. Saleh Siknun, S.E. kepada media ini melalui telpon celulernya, Rabu (25/5/2022) mengapresiasi pernyataan Waterpauw terkait langkah cepat menggejot penyerapan tersebut.
Namun, kerja cepat yang dibutuhkan sehingga diharapkan eks Kapolda Papua Barat itu bersama pimpinan OPD menjalankan program pemerintah daerah supaya anggarannya diserap.
“Kami tunggu kerja nyata Pak Pj Gubernur dan pimpinan OPD segera menyesuaikan dengan irama Pak Waterpauw karena kalau masih menggunakan ritme yang lama, maka saya khawatir nanti anggaran terlambat lagi dan akan mempengaruhi pada saat APBD Perubahan 2022 nanti,” ucap Saleh Siknun.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa cukup APBD Perubahan tahun 2021 saja yang menjadi pelajaran terburuk bagi pemerintah Provinsi Papua Barat.
Karena itu lembaga legislatif minta Penjabat Gubernur dapat memberikan warning kepada pimpinan OPD agar mempercepat penggunaan anggaran supaya serapan bisa maksimal.
Bila perlu memberikan evaluasi kepada bawahannya yang tidak melakukan penyerapan anggaran lebih cepat hingga pergantian jabatan.
“Kami DPR Papua Barat sangat mendukung lakukan evaluasi bagi OPD yang tidak sejalan, karena hal seperti ini sudah sering terjadi, persoalan faktor sistim keuangan dan lainnya bukan menjadi alasan karena sekarang sudah di tahun ketiga,” ujarnya.
KENN
