Koreri.com, Jakarta – Komite II DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan PT. Freeport Indonesia (PT.FI) telah menyepakati 5 poin tentang penyelesaian dampak Limbah Tailing yang dialami Masyarakat di Kabupaten Mimika.
Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah stakeholder mulai dari DPR Papua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (11/9/2023) di Jakarta.
Terdapat 5 poin yang disepakati dalam rapat tersebut, yakni pertama pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian.
Kedua program-progam PT. FI yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifal lokal masyarakat setempat.
Ketiga PT. FI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat.
Kemudian keempat PT.FI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otawa bersama pemerintah.
Dan kelima, Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah Tailing PT. FI.
PJ Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM menjelaskan rapat yang digelar bersama Komite II DPD RI bersama PT.FI dan sejumlah stakeholder telah membuahkan hasil bersama.
Dimana peran Pemda dalam rapat ini untuk memfasilitasi aspirasi yang sebelumnya dilayangkan masyarakat kepada DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI mengenai dampak limbah tailing yang dialami masyarakat di Kabupaten Mimika.
“Prinsipnya kami dari Pemerintah tentunya terus konsisten untuk memfasilitasi dan memediasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada DPD RI. Dan kita bersyukur sudah ada kesepakatan yang diputuskan bersama atas dampak limbah tailing yang dialami masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menerangkan pertemuan ini dilakukan merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat melalui DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI.
Tentunya ini merupakan respon yang positif dilakukan, mengingat PT.FI memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat yang terdampak.
“Selama ini melalui program corporate social responsibility (CSR), sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah baik terhadap masyarakat yang terdampak. Bahkan di wilayah distrik yang berdampak langsung dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 orang, PT.FI telah menyampaikan ada sekitar kurang lebih Rp300 miliar telah mereka gelontorkan,” jelasnya.
Yorrys menegaskan kedepan PT.FI telah berkomitmen bersama pemerintah untuk membuat program tambahan yakni membangun pelabuhan baru.
Sehingga pihaknya menilai PT.FI selama ini telah membuat program yang baik untuk mencari jalan keluar terhadap masyarakat dan DPD RI saat ini hadir guna mencari solusi yang mana telah menuai kesepakatan.
“Tadi kita dengar PT.FI selama ini telah berkontribusi membantu alat transportasi kepada masyarakat, bahkan menyiapkan lahan pertanian seperti sagu, kelapa dan kakao. Nah, kedepan mereka juga berencana akan membangun pelabuhan baru bagi masyarakat disana, itu adalah salah satu poin yang disepakati tadi,” tuturnya.
Sedangkan Presiden Direktur PT. FI Clayton Allen Wenas menuturkan memang selama ini ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR Papua dan ditindaklanjuti ke DPD RI. Dimana aspirasi itu merupakan dampak tailing ke kawasan pesisir yang letaknya sekitar 100 Km dari lokasi kerja PT.FI.
“Melalui program CSR, PT.FI selama ini telah menggelontorkan Rp300 miliar di salah satu distrik yang jumlah penduduknya sekitar 2.000 orang. Akan tetapi, PT. FI juga tidak konsen di kawan itu saja, melainkan hampir ke seluruh wilayah di Kabupaten Mimika,” sambungnya.
Akan tetapi, Wenas menegaskan PT. FI tentunya siap mendengar aspirasi dari masyarakat, lantaran memang akibat limbah tailing ini telah diprediksi akan ada daerah yang berdampak langsung.
Hal itu yang membuat PT.FI merancang berbagai program yang membantu langsung masyarakat seperti alat transportasi laut agar masyarakat bisa melaut ke daerah yang lebih jauh, membangun pabrik es, membuka perkebunan kelapa 500 hektar, perkebunan sagu 100 hektar dan perkebunan coklat.
“Jadi selama ini kita juga telah membuat program, guna memitigasi dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Dan kami pastikan program ini akan terus berkelanjutan diberikan kepada masyarakat,” tutupnya.
RLS
