Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD 2027, bertempat di Ballroom Kantor Gubernur setempat, Selasa (28/4/2026).
Delapan kepala daerah se-wilayah Provinsi Papua Tengah hadir langsung dalam forum tersebut.
Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya, menekankan bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang tanpa harus terus meminta bantuan pihak lain.
“Papua Tengah harus mampu berdiri mandiri dan tidak terus bergantung kepada pihak luar,” tegasnya seraya meminta seluruh kepala daerah mulai fokus membangun kekuatan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus bangun dengan kekuatan sendiri dan menunjukkan bahwa daerah ini bisa maju,” sambungnya.
Saat ini, lanjut Gubernur, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sempat terpengaruh sektor pertambangan terutama akibat gangguan operasional di wilayah Tembagapura.
Namun, ia menilai sektor non-tambang justru menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Ia menjelaskan, meski data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi minus 6 persen, kondisi tersebut dipengaruhi dominasi sektor tambang yang menyumbang sekitar 70 persen perekonomian daerah. Sementara sektor lain masih tumbuh sekitar 2 persen.
“Jangan hanya membaca angka tanpa memahami sumber datanya. Ada sektor lain yang sedang bertumbuh,” ujarnya.
Selain ekonomi, Gubernur juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Papua Tengah yang mencapai 29,45 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh Bupati segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap Orang Asli Papua (OAP) berbasis nama dan alamat.
Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan program bantuan, pendidikan, perumahan, hingga penanganan pengangguran secara tepat sasaran.
“Saya minta pendataan Orang Asli Papua by name by address harus dituntaskan tahun ini. Dengan data yang jelas, kita bisa buat kebijakan yang tepat,” katanya.
Gubernur juga menyinggung persoalan angka putus sekolah, tingginya kemiskinan masyarakat asli Papua, serta kebutuhan rumah layak huni yang masih besar di sejumlah wilayah.
Ia berharap Musrenbang tahun ini menjadi momentum menyatukan visi pembangunan 8 kabupaten di Papua Tengah agar lebih terarah dan mampu menjawab persoalan dasar masyarakat.
“Kalau Nabire kuat, daerah lain ikut tertolong. Kalau kita bersatu, Papua Tengah akan maju,” pungkasnya.
HMS
