Koreri.com, Sorong – BPJS Ketenagakerjaan menggelar Jamsostek Award 2026 tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Aimas Hotel and Convention Centre, Kamis (24/9/2026).
Jamsostek Award 2026 merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, badan usaha dan pelaku usaha yang berkomitmen memperluas jaminan sosial bagi para pekerja.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho mengapresiasi Pemerintah Provinsi PBD yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencapai 93 persen per 23 September 2026.
Nilai tersebut merupakan capaian tertinggi secara nasional
“BPJS Ketenagakerjaan berterima kasih kepada Pemerintah PBD yang telah mendorong coverage jaminan perlindungan pekerja mencapai 93 persen. Ini merupakan coverage yang tertinggi secara nasional,” ujar Agung.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan sehingga semakin banyak pekerja di Papua Barat Daya memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Swartoko, mengungkapkan jumlah angkatan kerja di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 640.681 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 606.814 orang tercatat bekerja berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Swartoko, angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di kedua provinsi.
Ia berharap seluruh pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun pekerja rentan, dapat memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya sekadar asuransi. Ini adalah bentuk pemerintah hadir untuk masyarakat, untuk melindungi warganya,” kata Swartoko.
Ia menjelaskan, salah satu manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
Peserta mendapatkan manfaat perawatan sesuai ketentuan program hingga proses pemulihan.
Selain itu, terdapat manfaat beasiswa bagi anak ahli waris peserta yang meninggal dunia sesuai ketentuan kepesertaan.
Swartoko juga mendorong pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mengambil bagian dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.
Dukungan dapat dilakukan melalui kebijakan dan anggaran pemerintah daerah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Intinya bagaimana masyarakat semua bisa terlindungi oleh jaminan sosial. Ini adalah bentuk upaya pemerintah hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan masih terdapat pekerja yang belum terlindungi sehingga perlu ada kolaborasi lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan Jamsostek Award tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga momentum untuk mengajak masyarakat dan dunia usaha memahami pentingnya perlindungan bagi pekerja.
“Event hari ini adalah salah satu upaya kita untuk sosialisasi dan kampanye, mengajak semua masyarakat terutama dunia usaha bahwa selain dapat mempekerjakan orang, juga harus dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja tersebut,” kata Elisa.
Ia menekankan bahwa pemberi kerja tidak hanya berkewajiban memberikan upah, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan pekerja terhadap berbagai risiko dalam pekerjaan.
“Baik dari dunia usaha maupun secara pribadi yang mampu mempekerjakan orang lain, selain memberikan gaji juga dapat memberikan jaminan seperti jaminan hari tua atau kecelakaan kerja,” ujarnya.
Elisa kemudian mengajak pelaku usaha di Papua Barat Daya untuk ikut memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Selain pemerintah ada juga dunia usaha. Kita harap semua berlomba-lomba untuk bisa mengejar target. Kita punya mimpi besar, setiap anak bangsa ini kalau bisa dijaminlah, diikutsertakan dalam kepesertaan jaminan ketenagakerjaan,” tutur Elisa.
Pelaksanaan Jamsostek Award 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha dalam memperluas perlindungan pekerja.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, serta perwakilan perusahaan besar, menengah, dan pelaku usaha mikro dan kecil.
ZAN
