Koreri.com, Sorong– Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong pemerintah mempercepat hilirisasi sektor kelautan, perikanan, pertanian dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Papua Barat Daya (PBD).
Menurut ARK, PBD tidak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan yang merupakan sumber daya alam tidak terbarukan.
Potensi sumber daya di atas permukaan, khususnya kelautan dan pertanian, dinilai perlu dikembangkan secara serius.
“Pertambangan itu sesuatu yang tidak bisa diperbarui. Kalau kita bicara sektor kelautan, kita belum masuk pada budidaya dalam skala besar. Begitu juga pertanian dengan komoditas unggulan,” kata ARK usai kunjungan kerja komite II DPD RI di kantor Gubernur PBD, Senin (28/9/2026).
Mantan anggota Fraksi Otsus DPRP Papua Barat itu menilai persoalan utama yang masih dihadapi pelaku usaha di Papua bukan hanya produksi, tetapi juga akses pasar, teknologi untuk hilirisasi dan permodalan.
Karena itu, menurut dia, integrasi antara sektor pertanian, UMKM, hilirisasi dan pasar menjadi kunci agar potensi ekonomi daerah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Bagaimana mengintegrasikan antara pertanian, UMKM, hilirisasi, lalu pasar. Ini yang menjadi penting,” ujarnya.
Kambuaya mengatakan hasil kunjungan kerja DPD RI nantinya akan dirumuskan menjadi temuan dan rekomendasi, baik pada level kebijakan strategis maupun teknis.
Untuk sektor kelautan dan perikanan, salah satu rekomendasi teknis yang didorong adalah menghidupkan kembali berbagai fasilitas pendukung industri perikanan di Sorong, termasuk pelabuhan, sarana penyimpanan hasil tangkapan, pabrik es dan fasilitas pendukung nelayan.
“Masalahnya adalah menghidupkan kembali perusahaan perikanan Indonesia di Sorong, SPBN, nelayan, es batu. Itu harus disiapkan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi PBD, Absallom Salossa, mengatakan pemerintah daerah tengah mendorong pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai kawasan ekonomi baru berbasis kelautan dan perikanan.
Menurutnya, PPI tersebut memiliki lahan sekitar 9 hektare dengan fasilitas dermaga sepanjang sekitar 70 meter yang telah tersedia.
Namun, kawasan itu belum optimal karena minim sarana pendukung.
“Kita punya lahan luas 9 hektare, tetapi sayang belum ada sarana pendukung yang dibangun,” ujar Absallom kepada wartawan.
Pemprov PBD, lanjut dia, mengusulkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan cold storage, pabrik es dan fasilitas pendukung lainnya.
Cold storage direncanakan memiliki kapasitas sekitar 300–400 ton, sementara pabrik pengolahan ditargetkan mampu memproses hingga sekitar 200 ton dalam satu kali produksi.
“Kalau sarana dan prasarana ini sudah dibangun, kemudian didukung daya listrik sekitar 350–400 KVA, saya yakin investor akan masuk ke sana,” ujarnya.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan aktivitas bongkar muat di sejumlah pelabuhan perikanan di Sorong sekaligus membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Absallom menegaskan, pengembangan PPI tidak hanya diarahkan sebagai fasilitas pendaratan ikan, tetapi juga sebagai kawasan investasi baru yang mengintegrasikan produksi, penyimpanan, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan.
“Ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan PAD sekaligus mengurangi pengangguran,” katanya.
KENN
