Koreri.com, Timika – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika Samuel Yogi, menggelar pertemuan dengan para pengurus, pengawas, dan perwakilan koperasi wilayah pegunungan, Jumat (16/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di kantor OPD menjadi kesempatan bagi para pengurus untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha koperasi di kampung dan distrik masing-masing.
Samuel Yogi dalam pertemuan itu menegaskan akan fokus mendorong penguatan koperasi di wilayah pegunungan melalui pendataan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Diakuinya, sejumlah persoalan yang dihadapi koperasi antara lain keterbatasan modal, tingginya biaya transportasi, kurangnya sarana dan prasarana serta pengelolaan usaha yang belum optimal.
Menurut Samuel, kondisi geografis wilayah pegunungan yang sulit dijangkau membuat biaya operasional koperasi lebih tinggi dibandingkan koperasi di wilayah perkotaan.
Meski demikian, ia mengapresiasi para pengurus yang tetap berusaha mempertahankan koperasi di tengah berbagai keterbatasan.
“Daerahnya cukup jauh dan biaya pesawat cukup besar, tetapi bapak-bapak sudah mempertahankan koperasi di kampung dan distrik masing-masing. Ini luar biasa,” ujarnya.
Samuel mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan untuk mengetahui kondisi koperasi di wilayah pegunungan, mulai dari koperasi yang masih aktif, berkembang, hingga yang belum menjalankan usaha secara optimal.
Pendataan tersebut diperlukan agar pembinaan dan dukungan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi.
Koperasi yang masih aktif akan didorong untuk mengembangkan usahanya, sedangkan koperasi yang tidak lagi berjalan akan ditelusuri penyebabnya agar dapat ditemukan solusi yang tepat.
Ia juga mengingatkan pengurus agar menggunakan modal koperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan usaha.
“Uang koperasi harus digunakan untuk usaha. Kalau modal yang ada digunakan untuk kebutuhan lain, usaha tidak akan berjalan. Karena itu, kita harus punya komitmen bersama untuk menjaga dan mengembangkan koperasi,” tegas Samuel.
Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh sembako dan kebutuhan pokok, terutama di kampung-kampung yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Selain menjual kebutuhan pokok, Samuel mendorong koperasi di wilayah pegunungan untuk mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi setempat.
Salah satu peluang yang disorot adalah komoditas kopi yang dinilai memiliki potensi pasar, termasuk di Timika.
Hasil bumi lainnya juga diharapkan dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menilai, koperasi tidak boleh hanya bergantung pada penjualan sembako, tetapi perlu menjadi wadah untuk mengembangkan produk lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Samuel juga membuka peluang agar produk-produk koperasi dari wilayah pegunungan dapat diperkenalkan melalui kegiatan festival pada tahun mendatang sebagai sarana promosi dan pemasaran.
“Jangan hanya berpikir menjual sembako. Kita harus melihat potensi yang ada di setiap kampung, apa yang bisa dikembangkan melalui koperasi, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan,” katanya.
Untuk meningkatkan kemampuan pengurus, Dinkop-UKM Mimika merencanakan pelatihan khusus bagi koperasi di wilayah pegunungan pada tahun 2027.
Pelatihan tersebut direncanakan setelah sebelumnya kegiatan peningkatan kapasitas menyasar koperasi di wilayah perkotaan dan pesisir.
Melalui pelatihan itu, para pengurus diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan, menjalankan usaha, mengembangkan produk, serta membangun sistem pengelolaan koperasi yang berkelanjutan.
Samuel menegaskan, peningkatan SDM menjadi salah satu kunci agar koperasi mampu bertahan dan berkembang sesuai potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pengurus koperasi wilayah pegunungan, termasuk Ketua Asosiasi Koperasi Wilayah Pegunungan, Maju Banilol, menyampaikan perlunya perhatian dan pendampingan lebih serius dari pemerintah.
Maju menilai, koperasi di wilayah pedalaman membutuhkan wadah bersama agar berbagai persoalan yang dihadapi pengurus dapat disampaikan secara terkoordinasi kepada pemerintah.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil bumi, serta akses terhadap subsidi transportasi udara dan laut.
Para pengurus berharap dukungan transportasi dan kebijakan distribusi dapat membantu menekan biaya operasional sehingga koperasi mampu menyediakan barang kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
Mereka juga mengusulkan pembentukan wadah koordinasi yang disebut sebagai honai, yakni tempat berkumpul dan bermusyawarah untuk menyatukan koperasi, tokoh adat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui wadah tersebut, koperasi diharapkan dapat saling mendukung, memantau perkembangan usaha, dan menyampaikan kebutuhan masyarakat secara bersama-sama.
Menanggapi aspirasi itu, Samuel menyatakan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk membahas bentuk kelembagaan dan mekanisme pembentukan asosiasi koperasi wilayah pegunungan.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan terhadap jumlah koperasi, termasuk mengidentifikasi koperasi yang sudah lama terbentuk tetapi tidak lagi aktif.
Samuel berharap pendataan, pembinaan, peningkatan kapasitas pengurus, serta pengembangan potensi lokal dapat menjadi langkah awal untuk menggerakkan kembali koperasi yang belum berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan koperasi membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pengurus, dan masyarakat.
Dengan koordinasi yang lebih baik serta pengembangan usaha sesuai potensi lokal, koperasi diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat pegunungan dan membantu memenuhi kebutuhan pokok di kampung-kampung Kabupaten Mimika.
NUEL
