Koreri.com, Jakarta – Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra terkait pernyataan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Golkar memberikan waktu 3 x 24 jam kepada keduanya untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil, serta menghentikan penyebaran informasi tersebut.
Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, menyampaikan somasi itu di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).
Derek menjelaskan, terdapat sejumlah narasi yang beredar dan dinilai merugikan Bahlil.
Diantaranya, tudingan bahwa Ketua Umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden, bertemu dengan sejumlah jenderal yang disebut terlibat dalam kasus tersebut tiga jam sebelum penangkapan, hingga melakukan kriminalisasi demi memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut Derek, pernyataan-pernyataan tersebut dinilai tidak benar dan tidak didukung fakta maupun bukti.
Golkar menilai narasi itu berpotensi menggiring opini publik serta menyerang kehormatan Bahlil, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Selain pencabutan pernyataan dan permohonan maaf, Golkar juga meminta pihak-pihak yang menyebarluaskan konten tersebut menghapus unggahan atau melakukan takedown serta tidak kembali menyebarkan informasi yang dipersoalkan.
Konten yang menjadi perhatian tim hukum Golkar antara lain diunggah melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril”.
Derek menegaskan, apabila somasi tersebut tidak diindahkan dalam batas waktu yang diberikan, Partai Golkar akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, termasuk membuat laporan polisi.
Ia mengungkapkan, tim hukum Golkar sebelumnya sempat merencanakan untuk langsung melaporkan pihak-pihak terkait ke kepolisian.
Namun, setelah mempertimbangkan arahan Bahlil selaku pemberi kuasa, pihaknya memilih terlebih dahulu menyampaikan somasi terbuka.
Sementara itu, Bahlil sebelumnya telah membantah tudingan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bantahan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyatakan dirinya juga menjadi pihak yang disadap, meski tidak merinci siapa pihak yang diduga melakukan penyadapan.
Hingga berita ini disusun, Said Didu belum memberikan tanggapan atas somasi tersebut.
RLS
