Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Keagamaan.
Regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian situs-situs cagar budaya keagamaan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin mengatakan rancangan regulasi tersebut mengalami penyesuaian judul setelah menerima berbagai masukan dari peserta rapat, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta unsur terkait lainnya.
Hal itu disampaikannya kepada awak media di Hotel Aston Manokwari, Kamis (12/11/2026), dalam kegiatan pembahasan rancangan Perdasi tentang cagar budaya keagamaan.
Menurut Amin, perubahan judul dilakukan untuk menyempurnakan substansi dan memperjelas ruang lingkup pengaturan dalam regulasi tersebut, mulai dari aspek pelindungan, pengembangan hingga pemanfaatan cagar budaya keagamaan di Papua Barat.
Ia menjelaskan, salah satu tujuan utama penyusunan regulasi ini adalah menghadirkan payung hukum yang jelas bagi Pemda dalam memberikan dukungan kepada situs-situs cagar budaya keagamaan.
Selama ini, Pemda telah memberikan bantuan kepada sejumlah situs keagamaan dan cagar budaya. Namun, menurutnya, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat agar bantuan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, sesuai ketentuan, dan memiliki kepastian hukum.
“Regulasi ini sebenarnya disiapkan untuk memberikan kepastian hukum atau payung regulasi bagi para pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan kepada situs-situs cagar budaya keagamaan,” jelas Amin.
Legislator ini menyebutkan, sejumlah situs bersejarah di Papua Barat, seperti situs Mansinam di Manokwari serta situs-situs keagamaan di Fakfak, yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan agama dan peradaban masyarakat di Tanah Papua.
Dalam pembahasan rancangan Perdasi tersebut, lanjut Amin, mekanisme dukungan pemerintah daerah juga menjadi perhatian. Bantuan kepada cagar budaya keagamaan direncanakan tidak lagi semata-mata melalui skema hibah, tetapi diakomodasi dalam program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan situs cagar budaya keagamaan nantinya dapat dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah organisasi perangkat daerah teknis, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Selain itu, Bapemperda juga membuka peluang pembentukan lembaga khusus berupa Badan Pengelola Cagar Budaya Keagamaan. Namun, rencana tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Amin menegaskan, keberadaan cagar budaya keagamaan tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat ibadah atau pusat kegiatan ritual keagamaan. Lebih dari itu, situs-situs tersebut juga berpotensi menjadi destinasi wisata sejarah, pusat edukasi, serta sarana pembelajaran bagi generasi muda.
Menurutnya, Papua Barat memiliki peran penting dalam sejarah masuk dan berkembangnya agama-agama di Tanah Papua, termasuk Islam, Kristen, dan Katolik. Fakfak dan Manokwari menjadi sejumlah wilayah yang memiliki jejak sejarah penyebaran agama yang perlu dijaga dan dilestarikan.
Karena itu, pelindungan terhadap situs-situs cagar budaya keagamaan dinilai penting agar nilai sejarah dan warisan budaya tersebut tidak hilang seiring perkembangan zaman.
“Cagar budaya keagamaan ini bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga menjadi pusat wisata, pendidikan, dan sejarah. Kita ingin generasi mendatang tetap mengenal sejarahnya dan tidak kehilangan jati diri,” tegas Amin.
Ia berharap, melalui pembentukan regulasi tersebut, pelestarian cagar budaya keagamaan di Papua Barat dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memperkuat nilai sejarah, toleransi, dan keberagaman kehidupan masyarakat di daerah.
MGH
