Koreri.com,Manokwari – Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat hingga saat ini belum menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2021.
Belum diserahkannya dokumen DPA tersebut karena beberapa pimpinan SKPD masih berstatus pelaksana tugas (Plt) sehingga belum bisa menandatangani pelaksanaan anggaran itu, hal ini berdampak pada penyerapan anggaran pada SKPD tersebut.
Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (22/4/2021) mengatakan, untuk mengatisipasi maka pihaknya akan mempercepat proses seleksi pejabat essalon II yang sedang berlangsung.
“Kan kita sudah lakukan lelang dan seleksi sudah berjalan sehingga dalam waktu dekat sudah dilantik baru DPA diserahkan, karena waktu yang panjang akan berpengaruh tapi lelang jabatan prosesnya lama juga, karena sebelum seleksi lapor ke KASN, sudah seleksi lapor ke KASN lagi,” kata Gubernur Dominggus Mandacan kepada awak media disela-sela tinjau vaksinasi di lanytai 1 Kantor Gubernur Papua Barat Kamis pagi.
Lanjut dijelaskan Dominggus Mandacan bahwa butuh waktu yang cukup panjang apalagi ditengah pandemi COVID-19, kordinasi dengan instansi terkait soal lelang jabatan essalon II harus lebih dulu berkomunikasi.
“Untuk seleksi pejabatan essalon II di Papua Barat sudah pada tahap terakhir dan kita ajukan ke KASN untuk mendapat persetujuan dan akan dilantik dalam waktu dekat,” jelas Gubernur.
Sebelumnya Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP mengatakan, sekretariat dewan belum dapat melaksanakan kegiatan karena DPA belum diserahkan meski Gubernur sudah menyerahkan DPA SKPD tahun 2021 kepada pimpinan SKPD.
Belum diterimanya DPA tahun 2021 karena Sekretariat DPR Papua Barat masih berstatus pelaksana tugas bukan definitif.
KENN
