Koreri.com, Manokwari– Menjelang pengisian jabatan Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) periode 2019-2024, dukungan terus mengalir dari berbagai pihak kepada ketua fraksi otsus George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si (GKD) untuk menduduki jabatan tersebut.
Salah satunya datang dari Ketua terpilih DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat periode 2022-2025 Dr Sammy Dj Saiba.
Dalam keterangan persnya kepada media ini melalui telpon celuernya, Senin (11/4/2022) malam menjelaskan bahwa ada sejumlah figur terbaik anggota fraksi otsus yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua IV namun menurut KNPI Papua Barat George Dedaida memiliki leadership yang tangguh.
Tentunya leadhership ini bukan hanya muncul tiba-tiba tetapi sudah teruji kepemimpinannya sejak GKD berkiprah muali dari organisasi kemahasiswaan, pernah menjabat Presiden Mahasiswa Universitas Papua serta komponen kepemudaan lainnya.
“Kalau dari KNPI, Beliau ini juga merupakan kader KNPI Papua Barat yang sudah matang dalam berorganisasi, karena saya menilai bahwa figur yang layak dan pantas menduduki jabatan Wakil Ketua IV DPR Papua Barat adalah Bung George Karel Dedaida,” jelas Sammy Saiba dengan menuturkan sejumlah alasannya lainnya.
Dijelaskan Saiba bahwa sejak dilantik sebagai Anggota DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan, George Dedaida ikut berjuang menyelesaikan pemetaan wilayah adat di seluruh Provinsi Papua Barat.
Sehingga upaya yang turut diperkasai GKD maka wilayah adat Papua Barat ini dikenal beberapa klaster berdasarkan wilayah adat.
“Kita kenal klaster Wondama-Kaimana (Damakai), Klaster Fakfak-Teluk Bintuni (Fatuni), Klaster Manokwari-Mansel-Tambrauw-Pegunungan Arfak (Mamatapegaf), Klaster Maybrat-Kota Sorong-Sorong Selatan (Maysossel), Klaster Kota Sorong dan Raja Ampat (Sororapat), ini adalah merupakan bagian juga dari ide, gagasan dan kerja keras Bung George Dedaida dalam rangka mengamankan kepentingan masyarakat adat di Provinsi papua Barat,” ungkap Sammy.
Dikatakannya bahwa negara sementara mencari model untuk memetakan seluruh wilayah adat dan tentunya konsep baru yang sudah dilakukan dari mulai dari Provinsi Papua Barat, telah dimasukan dalam RTRW.
Sehingga ketika figur GKD terpilih menjadi Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat dari Fraksi otonomi khusus maka sudah barang tentu dapat mengawal pemetaan wilayah adat dengan konsep yang menguntungkan masyarakat adat.
KENN
