Koreri.com, Manokwari– Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M,Si berupaya untuk menyelesaikan pembahasan dan penetapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk tahun anggaran 2024 sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai kepala daerah di Provinsi ini awal November 2023 nanti.
Namun upaya tersebut tak dapat terealisasikan, pasalnya hingga minggu ketiga bulan oktober 2023 ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat belum menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD induk 2024 belum juga diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas bersama dengan pemerintah daerah.
Meski DPR Papua Barat secara kelembagaan telah dua kali menyurati tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk meminta dokumen yang merincikan alokasi anggaran setiap program itu namun tak digubris.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP membenarkan dua kali lembaga yang dipimpinnya itu sudah dua kali menyurati pemerintah daerah dengan tujuan agar mempercepat penetapan anggaran tahun depan, karena saat ini dalam musim politik sehingga butuh anggaran termasuk biaya pemilu serentak dan pilkada.
“Iya, DPR Papua Barat sudah surati Pemerintah Daerah melalui TAPD sebanyak dua kali untuk meminta segera menyerahkan dokumen KUA/PPAS APBD 2024 namun belum mendapat jawaban,” kata Wonggor kepada wartawan belum lama ini.
Pj Sekda yang juga ketua TAPD Provinsi Papua Barat Dr Yacop Selvinus Fonataba,S.P.,M.Si saat dikonfirmasi awak media, Rabu (18/10/2023) menyampaikan alasan kepada dokumen rancangan anggaran tersebut diserahkan.
Dalam keterangan persnya Fonataba mengklamin bahwa dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD induk 2024 sudah siap namun belum diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama.
“Kita masih menunggu penetapan hasil konsultasi usulan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 dari Kemendagri,” jawab Pj Sekda menjawab pertanyaan wartawan.
Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa menyerahkan anggaran berikutnya (KUA/PPAS APBD 2024) ke legislatif untuk dibahas kalau hasil konsultasi APBD Perubahan sebelumnya belum disetujui pemerintah pusat, karena berkaitan dengan program Pemerintah yang akan dikerjakan dalam dua bulan sisa di tahun 2023 ini.
“Saya sudah perintahkan kepada Badan keuangan untuk mengecek secepatnya, kalau bisa dalam minggu sudah bisa ada penetapan hasil konsultasi APBD Perubahan 2023 dari Kemendagri,” ujarnya.
KENN
