Koreri.com, Manokwari– Terkait pernyataan Ketua Democracy & Electoral Emporwerment Partnership (DEPP) Manokwari yang menegaskan bahwa terkesan ada kepentingan ketua dan anggota Bawaslu Papua Barat dalam penanganan kasus dugaan Money Politik melibatkan oknum caleg Golkar berinisial AK ditantang Elias Idie.
Dalam keterangan persnya kepada koreri.com melalui telpon celulernya, Selasa (2/4/2024) malam, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Elias Idie mempersilahkan ketua lembaga pemantau pemilu di Manokwari itu melakukan langkah hukum jika mengantongi bukti bahwa oknum komisioner Bawaslu PB memiliki kepentingan sehingga tidak ada transparan dalam penanganan pelanggaran Money Politik yang tidak ditindaklanjuti itu.
Hal ini sangat sederhana menuturkan Idie, bahwa ditengah masyarakat atau DEPP sebagai pemantau pemilu jangan hanya sekedar beropini karena terkesan tidak baik, tetapi silahkan dibuka dipublik supaya transparan siapa oknum ketua atau anggota Bawaslu Papua Barat yang melindungi kasus ini.
“Sebenarnya ini terbuka saja kalau ada bukti silahkan lakukan upaya hukum dengan melaporkan saja ke DKPP, saya akan mendukung penuh jika ada komisioner Bawaslu provinsi yang menurut Ketua DEPP ada yang punya kepentingan melindungi pelanggaran ini, bila perlu saya tandatangan surat dukungan laporkan oknum komisioner itu ke DKPP,” tegas Elias Idie
Tetapi kalau pun hanya menduga maka subjektifitas terhadap persoalan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Provinsi Papua Barat dipertaruhkan karena terkait dengan wibawa kelembagaan. Bawaslu bersama sentra penegakan hukum terpadu sudah bekerja secara profesional dan maksimal menangani laporan dugaan pelanggaran terhadap oknum caleg.
Unsur Gakkumdu dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan punya semangat yang sama bahkan totalitas untuk memastikan bahwa siapa yang terbukti melakukan pelanggaran Money Politik maka komitmen yang sama untuk melanjutkan sampai ke putusan pengadilan.
“Tapi pada pembahasan kedua tidak terdapat bukti yang kuat, keyakinan kami terhadap bukti yang ada maka secara kesimpulan baik Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sama-sama merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran Money Politik ini,” pungkasnya.
KENN
