Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyiapkan dukungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang melanda sejumlah wilayah, termasuk mengancam Kabupaten Raja Ampat.
Bencana KARHUTLA ini bahkan berpotensi merusak destinasi wisata di Kabupaten Bahari, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Pemprov PBD lantas menaruh perhatian khusus terhadap Raja Ampat karena wilayah tersebut merupakan salah satu destinasi wisata utama yang banyak dikunjungi wisatawan.
Untuk mengantisipasi serta mencegah KARHUTLA meluas, Pemprov PBD menggelar rapat evaluasi perkembangan penanganan yang dipimpin langsung Gubernur, Elisa Kambu bersama Ketua DPRP, unsur Forkopimda, BPBD, Damkar, BMKG, Kehutanan dan Lingkungan Hidup di ruang rapat lantai 3 kantor Sekretariat Pemprov PBD, Jumat (25/9/2026).
Dalam rapat evaluasi bencana KARHUTLA ini, Gubernur memberikan kesempatan kepada setiap instansi terutama BPBD Kabupaten/Kota untuk mempresentasikan penanganannya di daerah masing-masing.
Gubernur Elisa Kambu membenarkan atensi ke Raja Ampat ini berkaitan dengan daerah tujuan wisata, banyak turis yang datang ke sana.
“Jangan sampai kondisi ini mengganggu masyarakat yang melakukan kunjungan wisata,” imbuhnya.
Selain mengancam aktivitas pariwisata, kerusakan hutan akibat bencana ini dinilai dapat berdampak terhadap ekosistem laut.
“Kalau hutannya rusak, akan berpengaruh juga ke laut. Itu masalahnya di situ,” kata Gubernur Elisa kepada wartawan usai rapat evaluasi.
Menurut Kambu, KARHUTLA terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya. Namun, intensitas dan luasan kebakaran paling tinggi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sorong Selatan, Raja Ampat dan Tambrauw.
Pemprov PBD, kata dia, mengambil peran melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta menyiapkan dukungan pembiayaan sesuai kemampuan daerah.
“Kita memberi perhatian, melakukan koordinasi dan mendorong kabupaten/kota. Kita juga akan memberi dukungan pembiayaan sesuai dengan kemampuan kita,” ujarnya.
Selain penanganan karhutla, Pemprov PBD juga menyoroti dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat, terutama terkait kebutuhan air minum.
Dalam rapat koordinasi, pemerintah menerima laporan bahwa sebagian masyarakat di Kota Sorong dan sejumlah titik di kabupaten/kota lain mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kita akan lakukan pertemuan terbatas berkaitan dengan kebutuhan air minum. Di kota ini dan di beberapa titik di kabupaten juga masyarakat kesulitan air minum,” tandasnya.
Pihaknya, akan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia untuk membantu masyarakat, meski mengakui keterbatasan kemampuan pemerintah provinsi untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Terkait status siaga KARHUTLA di Raja Ampat dan kemungkinan penambahan dukungan anggaran, Pemprov PBD menyatakan masih akan melihat kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
“Kita lihat nanti, karena kita juga tergantung kemampuan. Uang kita juga tidak banyak. Kita akan tetap memberi dukungan,” sahutnya.
Pemprov PBD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan penanganan karhutla, terutama untuk Raja Ampat yang memiliki posisi strategis sebagai daerah tujuan wisata.
“Isu yang ingin kita angkat adalah Raja Ampat sebagai daerah tujuan wisata. Kalau pulau-pulau dan hutan-hutan rusak, pasti akan berpengaruh,” pungkasnya.
KENN
