Koreri.com, Sorong– Upaya mendorong hilirisasi komoditas strategis di Papua Barat Daya (PBD) masih menghadapi sejumlah persoalan.
Salah satunya, fasilitas milik BUMN Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) disebut telah lebih dari tiga tahun tidak beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam kunjungan kerja komite II DPD RI dalam rangka koordinasi mitra strategis dan pendalaman informasi terkait hilirisasi komoditas di Provinsi PBD
Daerah ini memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar yang dinilai dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.
Rombongan komite II DPD RI dipimpin Wakil Ketua I Angelius Wake Kako, Wakil Ketua III La Ode Umar Bonte, kemudian Agustinus R. Kambuaya yang merupakan anggota DPD RI Dapil PBD dan sejumlah Senator.
Para Senator ini menggelar pertemuan dengan bersama sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi PBD di ruang rapat utama kantor sementara Setda PBD, Senin (28/9/2026).
Wakil Ketua I Komite II DPD RI Angelius Wake Kako mengatakan, Potensi perikanan di PBD sangat besar dan harus dimaksimalkan dengan dukungan infrastruktur, seperti cold storage dan fasilitas pengolahan lainnya.
Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun dengan investasi negara semestinya dapat dioptimalkan untuk mendukung hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan di daerah.
Karena itu, DPD RI akan mendorong pemanggilan Direktur Utama Perum Perindo untuk membahas langkah konkret mengaktifkan kembali fasilitas tersebut.
“Sangat disayangkan kalau tidak bisa diaktifkan, ketika berjalan kontribusinya besar tetapi ketika berhenti, untuk revitalisasi saja tidak bisa,” ujar Senator Angelius.
Selain fasilitas perikanan, DPD RI menyoroti belum maksimalnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.
Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi strategis untuk menarik investasi dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya.
Dorongan investasi dinilai semakin penting di tengah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi membatasi ruang belanja pemerintah.
Karena itu, investasi swasta perlu didorong untuk membuka lapangan kerja sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru.
KEK Sorong, kata Angelius merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia secara lebih merata dengan mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai masih perlu memperkuat promosi serta memberikan kepastian dan berbagai kemudahan bagi investor.
“Bagaimana investor merasa tertarik untuk berinvestasi? Itu yang harus didorong. Kementerian investasi perlu memperkuat, begitu juga pemerintah daerah,” tandasnya.
Ia menambahkan, PBD memiliki potensi sumber daya manusia dan tata kelola birokrasi yang cukup baik.
Tantangannya kini adalah memastikan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan, terutama melalui investasi dan hilirisasi sektor kelautan.
“Masih banyak investasi di bidang kelautan yang terbengkalai. Ini perlu pengawalan ketat dari DPD RI,”pungkasnya.
KENN
