Koreri.com, Ambon – Sengketa lahan seluas 647 hektar di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, kembali menjadi perhatian.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (11/11/2026), berlangsung alot dan belum menghasilkan kejelasan mengenai status lahan yang kini menjadi area aktivitas pertambangan CV Batu Seram Jaya.
Persoalan semakin menjadi sorotan lantaran lahan tersebut diklaim masyarakat sebagai hak mereka dan disebut telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri (PN) Masohi.
Namun, di atas lahan yang masih dipersoalkan itu, aktivitas pertambangan CV Batu Seram Jaya diduga tetap berlangsung.
RDP yang berlangsung di ruang Komisi I, Balai Rakyat Karang Panjang (Karpan), Ambon, menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Direktur Utama CV Batu Seram Jaya, Ronny, perwakilan Pemerintah Negeri Laimu, kuasa hukum masyarakat, serta instansi terkait.
Setelah mendengarkan penjelasan masing-masing pihak, Komisi I belum menemukan titik temu. Perbedaan keterangan mengenai status kepemilikan hingga batas-batas lahan membuat komisi memutuskan mengambil langkah lanjutan melalui peninjauan langsung atau on the spot ke lokasi pertambangan pada pekan depan.
Anggota Komisi I DPRD Maluku, Solichin, mengatakan peninjauan lapangan diperlukan agar persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada perbedaan keterangan dalam forum rapat.
“Kita sudah mengambil sikap terkait persoalan tanah di Laimu. Kita sudah dengar seluruh pihak menjelaskan, tapi memang belum ada satu keputusan yang harus komisi ambil. Karena memang ada hal yang dijelaskan tadi belum jelas terkait dengan status tanah itu. Makanya kita putuskan Komisi akan on the spot ke perusahaan di Laimu, untuk melihat langsung kondisi lahan di sana,” jelasnya.
Solichin mengungkapkan, dalam RDP tersebut muncul perbedaan penjelasan mengenai kepemilikan tanah.
Raja Negeri Laimu menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan tanah negeri. Sementara kuasa hukum masyarakat sebagai pihak penggugat menyatakan bahwa lahan itu merupakan hak masyarakat yang selama ini diperjuangkan.
Bahkan, BPN juga disebut belum memiliki data pasti yang dapat memastikan letak dan batas-batas objek tanah seluas 647 hektare tersebut.
Karena itu, Komisi I berencana melibatkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, BPN, kuasa hukum kedua belah pihak, serta kepolisian setempat dalam peninjauan lapangan.
Komisi juga akan menyurati pihak pengadilan untuk memperoleh kejelasan mengenai objek tanah berdasarkan putusan pengadilan.
“Kita akan inspeksi bersama, baik dengan pemerintah kabupaten, BPN serta kuasa hukum kedua belah pihak bersama pihak kepolisian setempat. Bahkan kita akan menyurati pengadilan. Baru kita turun sama-sama menentukan batas terkait dengan hasil keputusan pengadilan tersebut, kira-kira 647 hektare itu ada di mana. Dan ada rekomendasi dari hal ini,” pungkas politisi PKS tersebut.
Sementara itu, Kuasa Hukum Masyarakat Negeri Laimu, Djamaluddin Koedoeboen, dalam RDP tersebut secara tegas meminta agar aktivitas pertambangan CV Batu Seram Jaya dihentikan sementara hingga terdapat kejelasan hukum mengenai status lahan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar sengketa kepemilikan tanah biasa. Sebab, objek yang dipersoalkan masyarakat diduga berkaitan dengan tanah yang telah diletakkan sita jaminan oleh PN Masohi.
Ia mengapresiasi langkah Komisi I yang telah merespons surat permohonan mereka dan memfasilitasi pertemuan untuk membahas persoalan tersebut.
Menurutnya, peninjauan langsung menjadi langkah penting untuk memastikan apakah lokasi operasional CV Batu Seram Jaya benar-benar berada dalam kawasan 647 hektare yang selama ini diperjuangkan masyarakat Negeri Laimu, khususnya masyarakat Kampung Sowe To.
“Persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena masyarakat telah berjuang mempertahankan hak atas lahan itu selama kurang lebih 30 tahun,” ungkapnya.
Koedoeboen kemudian membeberkan perjalanan panjang perjuangan masyarakat yang menurutnya telah menempuh proses hukum hingga menghasilkan putusan pengadilan yang menghukum PT Tiga Janti Group membayar ganti rugi sebesar Rp33,9 miliar kepada masyarakat penggugat.
Namun, ia menyebut kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi PT Djayanti Group. Kondisi inilah yang menurutnya menjadi salah satu alasan masyarakat terus memperjuangkan kepastian hak atas lahan tersebut.
“Kalau memang lokasi itu masuk dalam wilayah yang menjadi hak masyarakat, maka tidak bisa diabaikan. Semua pihak harus duduk bersama untuk meluruskan dan menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Tak hanya mempertanyakan aktivitas pertambangan, Koedoeboen juga menyoroti dugaan perjanjian kontrak tertanggal 7 Januari 2020 antara Kepala Desa Laimu dengan CV Batu Seram Jaya.
Ia menilai perjanjian tersebut bermasalah karena objek tanah yang dikontrakkan diduga merupakan bagian dari lahan yang telah diletakkan sita jaminan oleh PN Masohi.
Menurutnya, status sita jaminan harus dihormati dan tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan pemanfaatan atau pengalihan objek tanah secara sepihak tanpa memperhatikan kewenangan pengadilan serta hak para pihak yang berperkara.
“Di dalam hukum tidak sedikit pun memberi ruang kepada pihak mana pun untuk melakukan berbagai aktivitas di atas lahan sita jaminan. Kecuali ada izin dari pihak pengadilan yang kemudian disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara,” ujarnya.
Lebih jauh, Koedoeboen mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku melalui surat tertanggal 31 Januari 2024. Berdasarkan keterangannya, laporan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan objek tanah yang sedang berada dalam status sita jaminan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Dalam RDP itu, Koedoeboen turut mengungkap perjuangan masyarakat Negeri Laimu selama kurang lebih tiga dekade yang menurutnya diwarnai tekanan, intimidasi, kekerasan hingga proses hukum.
Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi pertikaian antarmasyarakat. Baginya, penyelesaian sengketa harus mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap proses hukum.
“Kami ingin semua pihak duduk dengan otak dingin, kepala dingin dan hati terbuka. Kita semua keluarga. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan pertikaian dan permusuhan di antara sesama masyarakat Negeri Laimu,” pintanya.
Dalam RDP tersebut, pihak kuasa hukum masyarakat juga menyampaikan tiga kesimpulan sekaligus rekomendasi kepada Komisi I DPRD Maluku.
Pertama, perjanjian kontrak tertanggal 7 Januari 2020 antara Kepala Desa Laimu dengan CV Batu Seram Jaya atas objek tanah yang diklaim berada dalam sita jaminan PN Masohi dinilai ilegal dan batal demi hukum.
Kedua, tindakan Kepala Desa Laimu selaku pihak yang diberi tanggung jawab menjaga objek sita jaminan serta aktivitas CV Batu Seram Jaya dinilai berpotensi melanggar hukum dan merusak wibawa sita pengadilan.
Ketiga, Komisi I diminta melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertambangan untuk memastikan status serta batas-batas lahan yang menjadi objek sengketa.
Selain itu, mereka meminta DPRD Maluku merekomendasikan pengeluaran CV Batu Seram Jaya dari area pertambangan yang diklaim sebagai milik masyarakat Negeri Laimu, sekaligus menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional perusahaan sampai persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
“Kami memohon agar Komisi I melakukan on the spot sehingga tidak ada lagi syak wasangka dan tidak ada dusta di antara kita. Kami juga meminta agar aktivitas perusahaan dihentikan sementara sampai persoalan ini menjadi jelas dan terang-benderang,” pintanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga meminta perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang menurut masyarakat dialami selama memperjuangkan dan mempertahankan lahan tersebut.
Koedoeboen berharap Komisi I DPRD Maluku tidak berhenti pada pelaksanaan RDP, tetapi turut mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Kini, peninjauan lapangan yang dijadwalkan Komisi I menjadi tahapan penting untuk mencocokkan klaim para pihak dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus memastikan letak objek sengketa seluas 647 hektare tersebut.
RED
