Koreri.com, Sorong – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sangat konsen dalam melakukan monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan lebih khusus pengelolaan dana otonomi khusus Papua.
Dalam pekan ini, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI menggelar rakor bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Kota Sorong.
Rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi PBD di Kantor Gubernur setempat, Kamis (12/11/2026) melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRP PBD, KPK menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi rentan terjadi tindak pidana korupsi.
KPK menyoroti sejumlah aspek tata kelola pemerintahan di Provinsi PBD yang masih rentan terhadap praktik korupsi. Pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah tersebut.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung dalam keterangan persnya kepada wartawan mengatakan kondisi tersebut tercermin dari hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) atau MCP 2025 serta Survei Penilaian Integritas (SPI).
Menurutnya, sejumlah indikator menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Papua Barat Daya masih membutuhkan pembenahan. Bahkan, berdasarkan Indeks Integritas Nasional, provinsi ini masih berada dalam kategori rentan korupsi.
“Kalau diuraikan dari hasil survei, mulai dari pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, manajemen ASN dan aspek lainnya, rata-rata masih berada di area rentan korupsi,” ujar Maruli kepada awak media.
Ia menilai, kondisi PBD sebagai provinsi baru justru menjadi momentum penting untuk membangun fondasi pemerintahan yang kuat, bersih, transparan, dan berintegritas sejak awal.
KPK mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar APBD yang telah ditetapkan dapat direncanakan dan dikelola secara optimal, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD agar instrumen perencanaan pembangunan tersebut dipahami dan diterapkan secara tepat, baik dari sisi formal maupun material.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola hibah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses harus berjalan sesuai regulasi dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi pelayanan publik.
Perhatian khusus juga diberikan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki potensi risiko korupsi cukup tinggi.
Maruli mengingatkan agar seluruh pihak mengantisipasi berbagai penyimpangan, termasuk praktik suap, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun tindakan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sebagai tindak lanjut, kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah telah menghasilkan berita acara yang memuat sejumlah poin pembenahan tata kelola pemerintahan.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan konfirmasi sekaligus memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh pemerintah daerah.
“Kami berharap kolaborasi ini benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan signifikan,” ucap Maruli.
KPK berharap langkah penguatan tersebut dapat menjadi pijakan bagi Papua Barat Daya dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor bersama pihak lembaga anti rasuah bidang koordinasi dan supervisi dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih baik kedepan.
“Terutama Kita fokus pada pengelolaan semua sumber dana TKD atau pendapatan pembangunan di Papua Barat Daya lebih khusus pengelolaan dana otsus itu sendiri,” tegas Elisa Kambu.
Sementara Ketua DPRP PBD Ortiz Fernando Sagrim mengapresiasi KPK yang sudah menindaklanjuti 18 poin rencana aksi tata kelola pemerintahan terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif.
“Pelaksanaan kegiatan Rakor ini kami mengapresiasi Korsup V KPK, dengan posisi seperti begini kami juga mengerti suatu proses perencanaan yang baik,” jelasnya.
Ditambahkan Sagrim, catatan Direktorat Korupsi wilayah V KPK RI menjadi atensi bersama, baik eksekutif maupun legislatif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan tepat sasaran.
KENN
