Koreri.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat (Pemprov PB) terkesan “cuek” pasalnya belum merespon surat yang dilayangkan DPR setempat terkait persiapan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
Bahkan informasinya, pimpinan Dewan telah dua kali melayangkan surat ke Pemprov Papua Barat melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) namun tidak mendapat balasan dari pihak eksekutif.
“Jadi memang kita sudah menyurat yang kedua kali ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubernur dan TAPD untuk menyiapkan proses dokumennya agar bisa disampaikan kepada kita di DPR,” ungkap Ketua DPR PB Orgenes Wonggor kepada Koreri.com, melalui telepon selulernya, Rabu (23/8/2023).
Karena dokumen tersebut selanjutnya melalui mekanisme di Dewan untuk diproses dalam pembahasan hingga penetapan APBD Perubahan.
“Tapi sampai pada hari ini kita masih menunggu respon dari tim TAPD untuk ke Dewan. Dan sampai hari ini belum ada informasi ke DPR untuk pembahasan APBD perubahan,” bebernya.
Wonggor mengakui sejak awal pihaknya telah mengingatkan Pemprov PB untuk menyiapkan dokumennya.
“Ya, dari awal kita ingatkan kepada eksekutif untuk tugasnya menyiapkan dokumen dan segera diserahkan kepada kita di Dewan untuk dilakukan pembahasan,” akuinya.
Wonggor berharap waktu dekat ini sudah bisa diagendakan pembahasannya.
“Kita harapkan minggu-minggu ini Dewan sudah menyampaikan undangan resmi kepada eksekutif.
Termasuk masih ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Sekda PB Dance Sangkek yang hendak dikonfirmasi Koreri.com melalui pesan singkat WA terkait hal ini tak merespon balik meski telepon selulernya aktif dan status pesan centang 2 biru.
KENN
